Polda Sumsel Kekurangan Personil Untuk Amankan Pemilu

11-03-2014 / KOMISI II

Keterbatasan personil membuat Polda Sumatera Selatan (Sumsel) kewalahan dalam mengamankan pemilu 2014. Untuk itu Polda Sumsel akan merekrut Linmas (perlindungan masyarakat) guna menutupi kekurangan personil keamanan.

Demikian mengemuka dalam pertemuan kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Palembang, Sumsel (10/3). Ketua tim kunker Khatibul Umam Wiranu (F-PD) melakukan pertemuan dengan Wakil Gubernur Sumsel Ishak Meki, Kapolda Sumsel Saut Usman Nasution, Ketua KPU, dan semua Kapolres se-Sumsel.

Para anggota Komisi II DPR yang ikut menghadiri pertemuan tersebut adalah Azhar Romli (F-PG), Agustina Basik-basik (F-PG), Rahadi Zakaria (F-PDI Perjuangan), Eddy Mihati (F-PDI Perjuangan), Herman Kadir (F-PAN), M.Unais Ali Hisyam (F-PKB), dan Mestariany Habie (F-Gerindra).

Dari 17.906 TPS yang ada di Sumsel, Polda Sumsel tidak bisa menempatkan satu personil keamanan untuk satu TPS. Di sumsel sendiri ada 15 kabupaten/kota yang melingkupi daerah terpencil di lautan dan hutan.

Untuk merekrut Linmas, Polda Sumsel tidak memiliki anggarannya. Untuk itu, pihaknya minta dukungan kepada Komisi II DPR agar menambah anggaran pengamanan pemilu di Sumsel. Jumlah personil Linmas yang dibutuhkan Polda Sumsel sekitar 13.860 orang.

Namun hingga kini rekrutmen Linmas belum jelas karena ketiadaan anggaran, sementara Pemilu tinggal beberapa hari lagi. Bila anggaran tak mendukung, mungkin 2 (dua) TPS dijaga 1 (satu) personil, walau tetap saja kekurangan. Sementara anggaran Polda Sumsel untuk pengamanan Pemilu mencapai Rp 45.740.590.488. (mh)/foto:husen/parle/iw.

BERITA TERKAIT
Legislator Ingatkan Pemda Tak Gunakan Kenaikan Pajak untuk Dongkrak PAD
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan komitmennya dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang berdampak...
Pemberhentian Kepala Daerah Ada Mekanisme yang Sudah Diatur Undang-Undang
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menjelaskan bahwa untuk memberhentikan Kepala daerah sama dengan pengangkatannya,...
Situasi Pati Telah Kondusif, Saatnya Energi Pemda Fokus untuk Pembangunan
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Polemik yang terjadi di Pati mulai mereda, khususnya usai pembatalan kenaikan PBB dan permohonan maaf dari Bupati...
Belajar dari Kasus di Pati, Jangan Ada Jarak Kepala Daerah dan Rakyatnya
14-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menilai kasus yang terjadi di Pati, Jawa Tengah antara kepala...